Jokowi Lobi Vietnam Agar Permudah Ekspor Mobil RI

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk segera menghilangkan berbagai hambatan perdagangan yang masih terjadi di antara kedua negara, terutama yang terkait dengan produk industri.

Komitmen ini merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Vietnam Trần Đại Quang di Hanoi, Vietnam.

“Di dalam perbincangan kedua pemimpin negara tersebut, antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar USD 10 miliar pada tahun 2020,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/9/2018).

Dia mengungkapkan, Indonesia telah meminta kepada Vietnam agar mempermudah ekspor mobil Indonesia. Permintaan ini akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal.‎

“Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk otomotif,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara Asean. Vietnam menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services).

Jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam cukup lumayan besar, yakni sekitar 30 ribu-40 ribu unit per tahun dari total ekspor mobil nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225 ribu unit per tahun. Pada Januari-Juli 2018, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528 unit.

“Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan,” jelas dia.

Sementara itu, Airlangga menyebut jika pihak Vietnam meminta kepada Indonesia agar memberikan keleluasaan terhadap penerapan lokal konten atau TKDN pada produk ponsel.

“Bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa skema penghitungan TKDN di Indonesia bukan hanya untuk hardware saja, tetapi juga bisa dikompensasi dengan software dan yang lain,” lanjut dia.

Selanjutnya, Vietnam menanyakan mengenai bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada keputusan melalui WTO.

“Bapak Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan Indonesia menghargai yang diputuksan oleh lembaga arbitrase tersebut,” tutur dia.

Airlangga menambahkan, segala hambatan perdagangan kedua negara diharapkan dapat diselesaikan pada saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Bali, 8-14 Oktober mendatang. “Jadi, nanti di Bali sudah mendapatkan progres dari hasil pembicaraan bilateral di Hanoi ini,” ungkap dia.

Melalui peningkatkan kerja sama, tren perdagangan RI-Vietnam yang terus meningkat beberapa tahun belakangan ini akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara. Pada 2017, total nilai perdagangan RI-Vietnam tahun lalu tumbuh 8,64 persen, sehingga menjadi USD 6,82 miliar dibanding 2016 yang mencapai USD 6,27 miliar.

Dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keinginan para investor nasional untuk mengembangkan usahanya di Vietnam. Untuk itu, pemerintah Vietnam diharapkan dapat memberi kemudahan, apalagi Indonesia merupakan salah satu investor pertama yang ada di Vietnam.

Investasi Indonesia di Vietnam selama 2017 mencapai USD 45,84 juta. Hingga akhir Desember 2017, total investasi Indonesia di Vietnam mencapai 69 proyek dengan nilai USD 477,02 juta. Sementara itu, Vietnam tercatat memiliki 8 proyek investasi di Indonesia yang bernilai USD 51 juta di sektor industri pengolahan pertambangan, media dan manufaktur.